Jangan Sampai Desa Tertinggal dalam Lompatan Teknologi
Anggota Komisi I DPR RI, Andina Theresia Narang, menyatakan dukungannya terhadap rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang akan memperluas jaringan 5G secara bertahap dalam Rencana Strategis 2025–2029. Ia menilai pengembangan 5G penting untuk meningkatkan daya saing nasional dan mendorong transformasi digital di berbagai sektor. Namun, Andina mengingatkan pemerintah agar percepatan teknologi ini tidak menggeser fokus utama, yaitu pemerataan akses internet hingga ke wilayah terpencil. Menurutnya, manfaat digitalisasi harus dirasakan seluruh masyarakat, bukan hanya penduduk kota besar.
Target 5G Masih Rendah, Konektivitas Dasar Belum Merata
Berdasarkan data Renstra Komdigi, cakupan sinyal 5G di wilayah permukiman hingga 2024 baru mencapai sekitar 4,44 persen dan ditargetkan naik menjadi 7 persen pada 2029. Angka tersebut menunjukkan bahwa 5G memang masih berada pada tahap awal pengembangan. Di sisi lain, cakupan 4G/LTE sudah menyentuh 97,16 persen wilayah permukiman. Meski demikian, Andina menilai angka itu belum sepenuhnya mencerminkan kualitas layanan di lapangan. Banyak daerah masih menghadapi sinyal lemah, kecepatan rendah, serta infrastruktur pendukung yang terbatas.
Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya mengejar label teknologi terbaru. Pemerintah perlu memastikan jaringan yang sudah ada benar-benar stabil, terjangkau, dan berkualitas sebelum memperluas layanan 5G secara masif.
Akses Internet Sekolah Jadi Sorotan
Andina juga menyoroti akses internet di sekolah yang baru mencapai 42,38 persen. Kondisi ini berdampak langsung pada proses pembelajaran digital dan kesiapan generasi muda menghadapi era teknologi. Sekolah di daerah terpencil sering harus mencari solusi alternatif ketika melaksanakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Guru dan siswa bekerja keras agar ujian tetap berjalan meski koneksi tidak stabil.
Menurutnya, anggaran Komdigi harus difokuskan pada wilayah yang belum terjangkau jaringan memadai. Pendidikan digital membutuhkan fondasi konektivitas yang kuat agar kualitas pembelajaran meningkat secara merata.
Kalimantan Tengah dan Tantangan Blankspot
Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Tengah, Andina mengungkapkan wilayahnya masih memiliki sekitar 255 titik blankspot. Meski jumlahnya menurun, masalah konektivitas tetap belum terselesaikan. Ia juga menyoroti kurang optimalnya koordinasi antara pemerintah daerah dan operator dalam pelaporan pembangunan BTS.
Andina mendorong pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, daerah, dan operator. Pemerintah harus merancang skema pendanaan yang lebih efektif agar pembangunan jaringan merata. Transformasi digital akan berhasil jika fondasinya kuat dan inklusif. Tanpa pemerataan, sebagian wilayah saja yang bisa menikmati perluasan 5G, sementara daerah terpencil masih berjuang mengejar konektivitas dasar. Baca berita lain disini.
