Tarif Verifikasi Dinilai Terlalu Tinggi
Penerapan registrasi SIM card berbasis biometrik wajah mulai memunculkan perdebatan di industri telekomunikasi. Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) meminta agar biaya verifikasi data biometrik dapat ditekan hingga di bawah Rp 1.000.
Saat ini, pemerintah mengenakan biaya Rp3.000 kepada operator seluler seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, dan XLSmart untuk setiap transaksi pencocokan data biometrik. Sementara itu, proses verifikasi menggunakan NIK dan Kartu Keluarga hanya membutuhkan biaya Rp1.000.
Perbedaan tarif ini dinilai cukup signifikan dan memicu keberatan dari pelaku industri.
Perbandingan dengan Biaya Riil
Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, menjelaskan bahwa biaya tersebut tidak mencerminkan biaya riil di lapangan. Berdasarkan perhitungan operator, verifikasi NIK dan KK hanya membutuhkan sekitar Rp 70 per transaksi.
Sementara itu, sistem verifikasi biometrik berbasis wajah hanya membutuhkan biaya sekitar Rp200. Perbedaan biaya yang cukup besar ini membuat banyak pihak menilai tarif Rp3.000 kurang realistis.
Sebagai perbandingan, India menerapkan tarif yang jauh lebih rendah untuk layanan serupa. Hal ini semakin memperkuat pandangan bahwa Indonesia masih memiliki peluang untuk menekan biaya.
Dampak Langsung ke Operasional Operator
Biaya verifikasi biometrik akan berdampak langsung pada operasional operator seluler. Setiap aktivasi nomor baru wajib melalui proses validasi ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di bawah Kementerian Dalam Negeri.
Dengan estimasi penjualan sekitar 6 juta kartu SIM per bulan atau 72 juta per tahun, jumlah transaksi verifikasi bisa mencapai ratusan juta. Jika tarif tetap tinggi, beban biaya operasional akan meningkat secara signifikan.
Situasi ini dapat memengaruhi kemampuan operator dalam menjaga kualitas layanan di tengah tingginya kebutuhan akses internet.
Harapan Penyesuaian Tarif dari Pemerintah
ATSI menyatakan bahwa pihaknya memahami adanya komponen penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam proses ini. Namun, mereka berharap pemerintah dapat memberikan penyesuaian tarif agar lebih seimbang.
Usulan agar biaya berada di bawah Rp 1.000 saat ini masih dalam tahap koordinasi. Industri berharap adanya solusi yang tidak memberatkan operator, sekaligus tetap mendukung kebijakan pemerintah.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan ini tidak membebani pengguna akhir, meskipun operator saat ini masih menanggung biaya tersebut.
Menjaga Keseimbangan antara Regulasi dan Industri
Registrasi biometrik memang bertujuan meningkatkan keamanan data dan mencegah penyalahgunaan nomor seluler. Namun, implementasinya perlu mempertimbangkan efisiensi biaya.
Pemerintah dapat menerapkan kebijakan ini secara lebih luas dengan menyesuaikan tarif berdasarkan kondisi riil. Operator dapat tetap menjaga kualitas layanan, sementara pemerintah tetap mencapai tujuan regulasi.
Ke depan, keputusan terkait tarif verifikasi akan menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi sistem registrasi SIM berbasis biometrik di Indonesia. Baca berita lain di sini.
