Adopsi 5G Indonesia Tertinggal, Ini Alasan di Baliknya

5G di Indonesia Masih Tertinggal, Ini Penyebabnya

Sudah bertahun-tahun 5G dijanjikan sebagai babak baru konektivitas digital. Namun hingga kini, penerapannya di Indonesia belum secepat yang terjadi di Malaysia. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengungkapkan, cakupan jaringan 5G di Indonesia baru menjangkau kurang dari 10% wilayah nasional.

Operator seluler dan asosiasi industri sepakat bahwa penyebab utama keterlambatan ini bukan karena rendahnya minat pengguna, melainkan karena infrastruktur dan regulasi yang belum siap.

Frekuensi Belum Sesuai Standar Global

ATSI menyebut penyebab utama lambatnya implementasi 5G di Indonesia terletak pada pemanfaatan frekuensi yang kurang sesuai standar.
“Frekuensi yang kita gunakan sekarang belum termasuk spektrum sejati untuk 5G,” kata Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, kepada detikINET pada Kamis (30/10/2025). Ia menambahkan, operator masih mengandalkan frekuensi 1,8 GHz, 2,1 GHz, dan 2,3 GHz, sedangkan standar global 5G berada di 700 MHz, 2,6 GHz, atau 3,5 GHz.

Masalah semakin rumit karena pita frekuensi tersebut juga dipakai teknologi lama seperti 2G dan 4G. Akibatnya, kinerja jaringan tidak bisa maksimal. Untuk mencapai kualitas 5G sebenarnya, operator membutuhkan lebar pita minimal 100 MHz, sementara saat ini belum ada yang memilikinya.

Pemerintah Siapkan Lelang Spektrum Baru

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah membuka konsultasi publik terkait rencana penggunaan pita frekuensi 700 MHz, 2,6 GHz, dan 26 GHz. Namun, pemerintah belum menetapkan jadwal resmi untuk lelang spektrum tersebut.

Sebelumnya, Komdigi baru saja menuntaskan lelang frekuensi 1,4 GHz untuk layanan internet tetap (fixed broadband). Pemenangnya ialah Surge, melalui anak perusahaannya Telemedia Komunikasi Pratama untuk Regional 1, serta Eka Mas Republik (MyRepublic) untuk Regional 2 dan 3.

Meski belum langsung mendukung layanan 5G, hasil lelang ini diharapkan memperkuat infrastruktur jaringan nasional. Peningkatan kapasitas jaringan tetap menjadi pondasi penting agar ekosistem 5G dapat berkembang lebih cepat.

Tantangan Lain: Harga Perangkat dan Ekosistem

Selain masalah spektrum, harga perangkat 5G yang masih tinggi juga memperlambat adopsi teknologi ini. Marwan mengingatkan, peluncuran 4G pada 2014 sukses besar karena harga smartphone saat itu turun drastis dan mudah dijangkau masyarakat.

“Begitu harga perangkat 5G terjangkau dan spektrum tersedia, adopsinya pasti melonjak,” ujarnya optimistis.

Ia menekankan pentingnya membangun ekosistem 5G yang matang, mulai dari perangkat pengguna, aplikasi, hingga pemanfaatan di sektor industri. Tanpa dukungan menyeluruh, 5G hanya akan menjadi label tanpa nilai nyata bagi masyarakat.

Tertinggal dari Malaysia dan Negara Tetangga

Wamenkomdigi Nezar Patria mengungkapkan, Malaysia sudah mencapai cakupan 5G hingga 80%, sementara Indonesia baru di bawah 10% sejak peluncuran perdananya pada pertengahan 2021.

Perbedaan ini memperlihatkan bahwa tugas besar masih menanti dalam memperluas akses jaringan cepat di seluruh Indonesia. Nezar mendorong sinergi antara pemerintah, operator, dan sektor digital agar penerapan 5G bisa melaju tanpa hambatan.

Target 30% Cakupan pada 2030

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, pemerintah menargetkan cakupan 5G mencapai 30% wilayah Indonesia pada 2030. Target ini dianggap realistis jika semua pihak bersatu mempercepat investasi dan penataan spektrum.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri,” tegas Nezar saat menghadiri acara di kantor Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), Jakarta. “Kolaborasi lintas sektor sangat penting agar masyarakat segera menikmati manfaat 5G.”

Dengan kebutuhan internet cepat yang terus meningkat, keberhasilan implementasi 5G akan menjadi tolak ukur utama transformasi digital Indonesia. Bila semua pemangku kepentingan bergerak serempak, Indonesia berpeluang besar menyusul ketertinggalan dan berdiri sejajar dengan negara tetangga dalam beberapa tahun ke depan. Baca berita lain di sini.